KEPALA Badan Penanaman Modal (BPM) NTB, Ir Jalal seusai menghadiri ekspose rencana pembangunan PLTMH di Mataram, Senin (19/1) mengatakan, dari basil studi, pembangkit tersebut layak dibangun dan kini dalam proses perizinan di pemerintah provinsi, sementara izin dari Pemkab Lombok Timur sudah keluar. "Kalau semua proses berjalan lancar, maka menurut rencana Maret 2009 PLTMH tersebut sudah mulai dibangun dan awal tahun 2010 sudah mulai beroperasi,"katanya seusai ekspose yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abdul Malik. la mengatakan, terkait dengan rencana pembangunan PLTMH tersebut pihak PT Nusantara Indo Energi akan melobi PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat karena nantinya yang akan membeli energi Isitrik yang dihasilkan adalah PLN. "Saya sudah meminta agar pembangunan PLTMH tersebut tidak sampai merusak potensi air terjun, karena merupakan salah saw obyek wisata yang ramai dikunjungu wisatawan domestik maunpun mancanegara," katanya.

Jalal mengatakan, rencana pembangunan PLTMH dengan memanfaatkan Sungai Putih tersebut juga akan dibicarakan dengan Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Lombok Utara (KLU) terutama menyangkut penggunaan air. Menurut dia, selama ini air dari Sungai Putih tersebut belum dimanfatkan secara maksimal termasuk untuk irigasi, air sungai tersebut lebih banyak mengalir ke laut Namun, kata Jalal, mungkin Pemkab Lombok Timur dan Lombok Utara ada program untuk memanfaatkan air, karena itu masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan dua kabupaten tersebut. "Pertimbangan dari Pemprov NTB untuk mengeluarkan izin pembangunan PLTMH tersebut adalah masalah pemanfaatan air, lingkungan dan masalah penggunaan Sungai Putih itu sendiri, karena itu masalah ini juga akan dibicarakan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), mudahmudahan tidak ada masalah," kata Jalal.

JAKARTA - Program Lampu Hemat Energi (LHE) dinilai sudah tidak relevan untuk menjadi bagian dari program penghematan yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero). Menurut Direktur Luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) Hariyadi Sadono, hal tersebut disebabkan dibatalkannya program insentif dan disentif bagi pelanggan. "Program tersebut tidak diterima jadi otomatis LHE tidak relevan," ujar dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi dan penghitungan jumlah lampu yang akan dibagikan. Dengan demikian, jelas dia, berarti ada kemungkinan program LHE akan dibatalkan. Pasalnya kendati terus dijalankan tidak akan memberikan kontribusi terhadap nilai penghematan yang ditargetkan. (Ferial Thalib /Sindo/rhs)

Sumber :Okezone

Rencana Cabut Subsidi Pelanggan 2.200 VA

JAKARTA - DPR mengingatkan agar pemerintah tidak bermain sendiri dalam menentukan harga tarif listrik. Peringatan dari Senayan itu merupakan tanggapan atas keinginan pemerintah memperluas pemberlakuan program tarif listrik nonsubsidi hingga untuk pelanggan 2.200 VA.

Krisis Energi Listrik yang melanda Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak beberapa tahun terakhir hingga kini masih berlangsung.

Pemerintah membatalkan penerapan tarif insentif dan disinsentif listrik. Penggantinya yakni tarif multiguna atau nonsubsidi untuk pelanggan mewah sebagai program penghematan BBM. Kepastian itu disampaikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers yang juga dihadiri Dirut PLN Fahmi Muchtar dan Dirjen Listrik J Purwono, di Departemen Gedung ESDM, Jakarta, Selasa (25/3/2008).